FATWA tentang GIRO

Posted: Juli 8, 2010 in FATWA-FATWA

FATWA

DEWAN SYARI’AH NASIONAL

NO: 01/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

G I R O

Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang  :

a.  bahwa  keperluan  masyarakat  dalam  peningkatan  kesejahteraan dan  dalam  bidang  investasi,  pada  masa  kini,  memerlukan  jasa perbankan;  dan  salah  satu  produk  perbankan  di  bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan dana  yang  penarikannya  dapat  dilakukan  setiap  saat  dengan penggunaan  cek,  bilyet  giro,  sarana  perintah  pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;

b.  bahwa  kegiatan  giro  tidak  semuanya  dapat  dibenarkan  oleh hukum Islam (syari’ah);

c.  bahwa  oleh  karena  itu,  Dewan  Syari’ah  Nasional  (DSN)

memandang  perlu  menetapkan  fatwa  tentang  bentuk-bentuk

mu’amalah  syar’iyah  untuk  dijadikan  pedoman  dalam pelaksanaan giro pada bank syari’ah.

Mengingat  :  1.  Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29:

“Hai  orang  yang  beriman!  Janganlah  kalian  saling  memakan (mengambil)  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali dengan  jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan  sukarela  di antaramu…”.

2.  Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

“…Maka,  jika sebagian kamu  mempercayai sebagian yang lain, hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”.

3.  Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu …”

4. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2:

“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan….”

5. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani:

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).

9. Qiyas. Transaksi mudharabah, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (malik, shahib al-mal) kepada pihak lain (‘amil, mudharib) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

10. Kaidah fiqh:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut. Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG GIRO

Pertama : Giro ada dua jenis:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.

2. Giro yang dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah.

Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Giro berdasarkan Wadi’ah:

1. Bersifat titipan.

2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call).

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.

1 April 2000 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

sumber http://www.MUI.or.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s