ASAS-ASAS DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM KONTRAK SYARI`AH

Posted: Juli 8, 2010 in syari'ah

Bahan Hkm Perikatan dari  Drs. H. Asmuni, M A

Secara tematis, al-Qur’an berisi pandangan umum Islam tentang berbagai masalah fundamental kehidupan manusia, khususnya masalah-masalah Tuhan, manusia, alam, dan kehidupan.[1] Al-Qur’an menjelasakan masalah-masalah ketuhanan, yakni pengesaan Allah (tauhid) sebagai dasar akidah dan keimanan manusia. Al-Qur’an juga menjelaskan masalah penciptaan manusia, makna kehadirannya di muka bumi, hakikat hidup, dan tujuannya serta bagaimana seharusnya ia menjalani hidup. Al-Qur’an juga menjelaskan tentang pola hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan dengan alam lingkungan. Dengan begitu maka Islam akan membentuk paradigama kehidupan yang komprehensif, universal, integral, seimbang, dan permanen. Dalam menjelasakan pola kehidupan manusia yang kompleks, maka Allah telah membuat kriteria keunggulan kompetitif, yakni secara vertikal adalah dengan ketakwaan, dan secara horisontal adalah dengan kemanfaatan sosial, yang apabila kedua hal ini disatukan maka akan membentuk konsep amaliyah salihah. Dan konsep amaliyah salihah tersebut tidak lain adalah penyatuan konsep antara makna ibadah dan bekerja.

Dalam konteks sejarah turunya al-Qur’an, maka akan dapat diketahui bahwa paradigma dan prinsip umum ayat-ayat makiyah berisi anjuran untuk bekerja mencari rizki Allah dan menginfakkannya ke jalan Allah, melarang berlaku curang dalam timbangan dan pengrusakan di muka bumi. Kemudian ayat-ayat Madaniyah menjabarkan prinsip-prinsip itu ke dalam hukum yang lebih terperinci seperti pengharaman riba dan menghalalkan jual-beli, memerintahkan zakat, mengatur proses utang-piutang, sewa-menyewa, perkongsian dan semua bentuk aktivitas ekonomi.[2] Akan tetapi dalam perkembangannya banyak orang yang menyepelekkan atau sangsi terhadap ajaran Islam yang demikian itu termasuk umat Islam sendiri, padahal konsep ini sebagaimana yang kita ketahui adalah konsep yang datangnya dari Allah yang Maha Mengetahui tentang segala perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Konsep ini adalah untuk seluruh umat manusia dan selaras dengan fitrah manusia, serta menjunjung tinggi kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat. Bahkan konsep ini telah teruji dalam sebuah sistem kehidupan selama lebih dari delapan abad masa kejayaan Islam. Oleh karena itu, sudah seharusnya umat Islam meyakini bahwa konsep Islam (Al-Qur’an) adalah konsep yang disiapkan Allah untuk mampu menghadapi dan menjawab segala macam bentuk tantangan pada setiap zaman.

Secara dasar, konsep hukum Islam memang merupakan konsep yang baku, akan tetapi pada perjalanannya tidak menutup kemungkinan keluwesan atau elastis sesuai dengan perkembangan zaman, selama tidak keluar dari bingkai syariat. Demikian juga dalam perkembangan sistem ekonomi dan bisnis yang bersifat global, maka sudah barang tentu Islam telah siap menghadapinya dengan konsep al-Qur’an yang dijabarkan dalam beberapa azaz dan prinsipnya. Oleh karena itu maka sangatlah urgen dan menjadi keniscayaan kajian tentang asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kontrak syari’ah yang akan menjadi dasar dan tolok ukur dari segala kegiatan bisnis atau usaha perekonomian secara syari’ah yang dewasa ini sedang berkembang dan mulai mengglobal kembali.

  1. A. Konsep Halal dan Haram

Al-Qur’an telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi dalam hal yang berhubungan dengan akuisisi, disposisi, dan semacamnya. Semua hal yang berhubungan dan menyangkut dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram ini. Dan sebagian ayat yang mendasari ini telah dikaji pada bab sebelum ini :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak…..”[3]

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”[4]

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi – karena sesungguhnya semua itu kotor – atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” [5]

Orang-orang di masa Jahiliyah tidak membedakan makanan yang halal dan yang haram, termasuk juga antara jual-beli dengan riba, maka kemudian Islam datang dan menjelaskan berbagai hal itu. Bahkan Allah dalam perintah untuk menuju yang halal itu tidak asal mendapat yang halal saja, namun juga cara mendapatkannya juga baik (2:168 dan 16:114). Perintah al-Qur’an untuk mencari nafkah setelah melakukan ibadah ritual (62:10), mengimplikasikan bahwa seseorang hendaknya mengikuti perilaku yang diperkenankan dan dihalalkan dalam mendapatkan penghasilan. Penyucian hati yang dihasilkan oleh ibadah ritual hendaknya mampu menyucikan niat dan metode mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan. Bahkan karena begitu pentingnya masalah halal dan haram ini maka aturan dalam substansi dan cara memperolehnya dalam Islam telah dibuat dengan jelas. Allah tidak akan menerima harta (zakat, infaq, sadaqah) di mana harta-harta itu dihasilkan dari cara yang tidak halal.

Masalah penting berikutnya adalah tentang pemggunaan harta dengan cara yang benar yaitu untuk memperoleh rida Allah dan demi tercapainya distribusi kekayaan yang lebih baik dan lebih bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Harta yang halal hendaknya dipergunakan dalam hal yang halal dan diperbolehkan. Atau dengan kata lain, penggunaan harta itu hendaknya dibatasi hanya pada sesuatu yang halal. Harta jangan sampai digunakan pada jalan yang tidak diridai Allah, seperti perjudian, minuman keras, perzinaan, dan apa saja yang tidak sesuai dengan ajaran syariat. Pemilik harta memang mempunyai kebebasan untuk menyimpan ataupun menginvestasikan hartanya, namun syariat juga mengatur tentang hal itu. Pada saat menyimpan harta, si pemilik mestinya juga mengeluarkan zakat dan kewajiban lainnya atas harta tersebut; demikian juga ketika ia menginvestasikan atau menjalankan harta itu mestinya juga menujukan pada bidang dan jenis usaha yang halal dan tidak mengandung unsur riba. Seorang muslim diperintahkan untuk menanamkan modal dalam perdagangan yang halal meskipun hasilnya mungkin lebih sedikit jika dibanding dengan penanaman modal pada wilayah-wilayah yang haram. Asas ini sangat khas dalam Islam dan berbeda dengan sistem kapitalistik yang motif utamanya adalah memperoleh keuntungan daripada motif moral.

B. Konsep Keadilan

Al-Qur’an secara tegas menyatakan bahwa maksud diwahyukannya adalah untuk membangun keadilan dan persamaan. Bahkan dapat dikatakan bahwa semua ajaran yang ada dalam Al-Qur’an mengandung inti keadilan. Cukup banyak ayat yang secara tegas menyerukan tentang keadilan, sebagaimana sebagian telah dikaji pada bab sebelum ini :

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”[6]

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Meliha.t”[7]

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”[8]

Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang seringkali disebutkan dalam Al-Qur’an. Dan Allah sering menekankan agar manusia bersikap adil dalam segala perbuatannya, karena perbuatan adil itu lebih dekat dengan ketaqwaan (5:8). Adil memang berkaitan dengan persamaan, akan tetapi keduanya jelas berbeda karena adil lannya adalah kezaliman. Menurut Yusuf al-Qardawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral taupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syari’ah Islam.[9] Keadilan merupakan karakter dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya.

Dalam struktur ekonomi, agar dapat dicapai suatu keadilan maka harus terpenuhi beberapa hal; Pertama, hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi, dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggaman segelintir orang. Kedua, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak, karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang semakin menyempit. Dan ketiga, sebagai akibat dari pengaruh sikap egalitarian yang demikian kuat, maka dalam ekonomi dan bisnis, Islam tidak mengakui adanya hak milik yang tak terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali.[10] Ajaran Al-Qur’an yang menyangkut keadilan dalam hukum muamalat dapat dikategorikan dalam tiga pembahasan, yaitu; berbentuk perintah, perlindungan, dan larangan.

  1. 1. Bentuk Perintah

Dalam kategori ini, konsep keadilan yang diajarkan oleh al-Qur’an dalam beberapa ayatnya adalah imperatif, yakni mengandung perintah atau rekomendasi perilaku dalam hukum kontrak syari’ah. Beberapa bentuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut:

  1. a. Memenuhi Janji, Perikatan, dan Akad.

Salah satu ajaran penting dalam al-Qur’an tentang hukum kontrak syari’ah adalah adanya perintah untuk memenuhi janji atau perikatan atau akad. Islam memerintahkan agar semua janji kesepakatan (kontrak) dihormati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terdapat ancaman keras terhadap setiap pelaku kontrak untuk mempertanggungjawabkan setiap janji yang telah dibuatnya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini cukup banyak, yang sebagian telah di bahas pada bab sebelum ini.

.  Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”[11]

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.[12]

Al-Qur’an melarang kaum Mukminin merusak janji yang telah disepakati walaupun ia menyadari ada alasan kuat bahwa pihak lain akan merusak kesepakatan itu. Dalam situasi seperti itu mereka diinstruksikan untuk memberitahukan kepada pihak lain yang terlibat kesepakatan tentang keputusan mereka untuk adanya solusi formal dari kesepakatan itu, yang dengan demikian mereka dalam posisi yang sama.[13] Dan ini menunjukkan bahwa al-Qur’an menginginkan agar keadilan terus-menerus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui.

  1. b. Memenuhi Takaran (Ukuran) dan Timbangan.

Keakuratan timbangan dan takaran adalah salah satu pesan penting dalam al-Qur’an yang tidak bisa diabaikan. Secara horisontal ini sangat terkait erat dengan faktor kepercayaan konsumen, disamping juga secara vertikal sangat terkait dengat tingkat keimanan seseorang. Tidak diragukan bahwa kepercayaan konsumen memainkan peran vital dalam perkembangan dan kemajuan sebuah bisnis. Dan oleh sebab itulah maka para pelaku bisnis dengan skala besar selalu melakukan daya dan upaya untuk membangun kepercayaan konsumen. Sangat banyak sekali ayat al-Qur’an yang memerintahkan untuk menakar dan menimbang dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan pengurangan sedikitpun terhadap takaran atau timbangan. Sebagian dari ayat-ayat tersebut telah dikaji pada Bab sebelumnya.

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- orang yang merugikan;”

“Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.”

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;”[14]

“Dan Syu’aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”[15]

Ajaran pemenuhan takaran dan timbangan ini dalam Islam merupakan kewajiban, karena barangsiapa yang curang dalam hal ini maka akan mendapat ancaman yang dahsyat (83:1-3). Dan apabila diamati lebih mendalam, pesan keadilan ini sebenarnya merupakan misi dasar yang telah disampaikan Allah melalui para rasul-Nya sebelum Rasulullah SAW.

  1. c. Pemberian Upah (Gaji)

Al-Qur’an mengajarkan agar pemenuhan hak (upah) selalu dipenuhi dan jangan sampai terkurangi (26:183). Adanya kesepakatan atas upah (gaji) serta spesifikasi dari sebuah pekerjaan yang akan dikerjakan pada awal kontrak merupakan salah satu ajaran hukum kontrak syari’ah. Bahkan seorang ibu yang telah ditalak ia tidak boleh dipaksan untuk menyusui anaknya oleh bekas suaminya jika tidak ada kesepakatan tentang upah yang akan diterimanya berkaitan dengan tugasnya untuk menyusui anaknya tersebut. Ayat tentang hal ini sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya:

“Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”[16]

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.[17]

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.”[18]

Berdasar dua ayat terakhir di atas jelaslah bahwa Islam sangat menghargai profesionalisme serta perbedaan antara kualitas dan kuantitas sebagai dasar penentuan upah (gaji), sehingga gaji yang didapat oleh para pekerja tidak harus sama. Bahkan status laki-laki atau wanita tidaklah menjadi pemyebab perbedaan upah, justru Islam menempatkan dua status berbeda tersebut dalam tataran dan posisi yang sama dalam masalah kerja dan konpensasi.

Konpensasi sebenarnya dapat dipahami sebagai keseluruhan bentuk pembayaran kepada karyawan yang bersifat finansial maupun nonfinansial. Konpensasi finansial dapat berupa gaji (upah), tunjangan-tinjangan, bonus, pembagian laba perusahaan, atau hadiah. Adapun konpensasi nonfinansial dapat berbentuk pekerjaan yang menantang, tugas-tugas yang menarik, peluang mendapatkan promosi, serta lingkungan pekerjaan yang berupa kebijakan perusahaan yang sehat, kondisi lingkungan kerja yang nyaman, serta rekan kerja yang menyenangkan.[19] Konpensasi disamping sebagai imbalan atas prestasi kerja yang dilakukan juga bertujuan untuk memberikan motifasi kerja dan membantu perkembangan karyawan serta perusahaan itu sendiri.

  1. d. Menyampaikan Amanah

Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa menyampaikan amanah dalam ajaran Islam adalah termasuk suatu kewajiban. Cukup banyak ayat al-Qur’an yang memerintahkan agar menyampaikan amanah sebagaimana mestinya, yang sebagain ayat tentang hal ini telah dibahas pada bab sebelumnya.

“Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.”[20]

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”[21]

Seseorang yang bekerja untuk orang lain, baik dalam suatu perusahaan maupun institusi, maka ia harus bekerja sebaik mungkin karena pekerjaan adalah termasuk amanah. Kesepakatan hasil kontrak bisnis adalah termasuk amanah yang harus dipenuhi. Bahkan dalam pembahasan bab sebelumnya amanah mencakup terhadap Tuhannya, diri sendiri, dan juga sesamanya.

  1. 2. Bentuk Perlindungan

Demi tercapainya keadilan, Al-Qur’an memberikan petunjuk-petunjuk yang pasti bagi orang yang beriman untuk diterapkan pada perilaku bisnis guna memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan ini nampak sekali tergambar dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283 untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya kecurangan baik yang sengaja maupun yang tidak.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah [seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”[22]

Dari kedua ayat di atas terdapat beberapa bentuk perlindungan dalam hukum kontrak syari’ah. Di antara bentuk perlindungan yang adalah sebagai berikut:

  1. a. Penulisan Kontrak

Setiap kontrak bisnis hendaknya dituliskan di atas kertas yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti secara hukum, terlebih lagi pada transaksi yang dilakukan secara kredit, baik kredit dalam bentuk besar maupun kecil. Penulisan transaksi ini sangat efektif untuk melindungi terjadinya klaim palsu yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pembuatan perjanjian (kontrak) secara tertulis akan sangat bermanfaat jika di kemudian hari timbul sengketa, sehingga terdapat alat bukti surat sebagai salah satu dasar pembuktian dalam sengketa tersebut.

  1. b. Saksi-Saksi

Al-Qur’an mengajarkan agar transaksi secara kredit tersebut disamping dituliskan juga dipersaksikan di hadapan dua orang saksi laki-laki dewasa, atau seorang laki-laki dewasa dengan dua orang perempuan dewasa. Kehadiran saksi dalam sebuah transaksi ini adalah untuk perlindungan agar tidak terjadi praktek kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi. Adanya saksi ini akan sangat bermanfaat jika di kemudian hari timbul sengketa, sehingga terdapat alat bukti saksi sebagai salah satu dasar pembuktian dalam sengketa tersebut.

  1. c. Jaminan (Gadai)

Alternatif lain sebagai bentuk perlindungan yang diajarkan oleh al-Qur’an terhadap transaksi secara kredit adalah penyerahan barang milik orang yang berhutang (debitur) kepada orang yang memberi hutang (kreditur) sebagai gadai (jaminan) hingga hutang tersebut dikembalikan kepada kreditur.

  1. d. Prinsip Tanggung Jawab Individu

Al-Qur’an juga mengajarkan bahwa dalam setiap transaksi bisnis tanggung jawab individual adalah sangat penting. Setiap individu adalah bertanggung jawab atas segala bentuk transaksi yang dilakukannya. Bahkan tanggung jawab setiap pelaku kontrak tersebut akan diminta baik di dunia maupun di akhirat.

  1. 3. Bentuk Larangan

Disamping berbentuk perlindungan dan perintah, al-Qur’an juga menyerukan berbagai larangan tindakan-tindakan negatif yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi demi terwujudnya keadilan. Beberapa bentuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut :

  1. a. Riba

Riba secara bahasa maknanya adalah al-fad}l wa az-Ziya>dah[23] (kelebihan dan tambahan) atau an-Numuw[24] Sedangkan menurut istilah riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, yakni pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa adanya imbalan pengganti (konpensasi) yang dibenarkan oleh hukum syar`i.[25] Larangan riba dalam al-Qur’an sangatlah jelas, dan sebagian ayat yang membahasanya telah dikupas dalam bab sebelum ini.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”[26]

Riba dilarang tidak hanya dalam agama Islam, tetapi seluruh agama samawi juga melarangan riba, sehingga riba menjadi pantangan buat kaum Yahudi, Nasrani (masehi) dan Islam.[27] Dan sangatlah tidak tepat bila mengambil secara deduksi terhadap surat Ali `Imran (3) ayat 130 dengan menyatakan bahwa yang diharamkan itu hanya yang berlipat, karena sesungguhnya riba sekecil apapun jumlahnya adalah dilarang tanpa melihat kualifikasinya. Al-Qur’an telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk meninggalkan riba dalam bentuk apapun. Sementara larangan melakukan riba dengan  cara yang berlipat ganda dalam ayat tersebut (3:130) adalah karena relevansinya dengan praktek yang umum terjadi pada masa itu dan bukan memberikan kualifikasi terhadap pelarangan riba itu. Menurut Ahmad Sukarja, bahwa bila ditinjau dari keseluruhan ayat-ayat tentang riba, maka akan dapat difahami bahwa tujuan ideal Al-Qur’an adalah menghapuskan riba sampai membersihkan unsur-unsurnya sekalipun.[28] Mustaq Ahmad mengambil pendapat Kharufah yang menyatakan bahwa apa yang disebut dengan bunga (interest) tak lain adalah riba yang dilarang dalam Islam, tak perduli bagaimanapun atraktifnya nama yang dipergunakan. Dan bagaimanapun pintarnya orang yang memoles gambaran tentang itu hingga membuat sistem bunga itu dapat diterima, maka itu tetap sebagai riba dan dilarang hukumnya.[29] Menurut Yusuf al-Qardawi, bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram, baik itu bunga komersil maupun bunga konsumtif.[30]

Secara garis besar berdasarkan jenis kontrak riba terbagi menjadi dua, yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli.[31] Riba juga dapat dikategorikan menjadi riba nasi>’ah dan riba fad}l. Riba Nasi>’ah adalah penambahan bersyarat yang diambil oleh orang yang menghutangkan (kreditur) dari orang yang berhutang (debitur) dikarenakan (sebagai penyeimbang) adanya penangguhan waktu. Dan tambahan seperti ini apapun dan seberapapun adalah dilarang berdasarkan al-Qur’an, as-Sunnah, dan Ijma` ulama. [32] Sedangkan riba fad}l adalah penukaran lebih dari barang sejenis yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan seperti emas, perak, gandum, beras, dan garam.[33] Setiap tambahan apapun yang diambil dari hutang, maka itu adalah sebuah kotoran yang tidak berkah dan tidak menguntungkan di sisi Allah. Dan oleh karena itu, maka tidak ada bedanya antara riba dengan bunga karena keduanya sama-sama merepresentasikan tambahan dan peningkatan dari pokok modal yang ada. Menurut Aristoteles, fungsi uang yang utama adalah untuk memperlancar arus perdagangan. Uang tidak bisa dipergunakan sebagai alat untuk menumpuk harta, karena sekeping uang tidak bisa membuat (memproduksi) uang lainnya.[34]

Dalam Al-Qur’an, perilaku meminjamkan atau memberikan utang kepada sesama disebutnya sebagai memberikan pertolongan atau mengutangkan kepada Allah. Dengan landasan ini maka utang-piutang seharusnya diberlakukan dalam konteks memberikan pertolongan dengan ikhlas tanpa imbalan. Sebaliknya para pelaku riba sangat bertentangan dengan prinsip utang-piutang (pinjam-meminjam) tersebut. Oleh karena itu, maka secara moral riba merupakan praktek yang banyak membawa kemadharatan. Mustaq Ahmad menyatakan bahwa beberapa Ekonom Besar Barat seperti Lord Keynes, Adam Smith, dan Dr. Schacht telah menentang institusi bunga pinjaman.[35]

  1. b. Penipuan

Al-Qur’an melarang penipuan dalam bentuk apapun. Sebaliknya  memerintahkan umatnya agar menjadi orang yang jujur dan amanah. Penipuan (kelicikan) digambarkan dalam Al-Qur’an sebagai karakter utama kemunafikan, dan pelakunya diancam siksa yang pedih dalam neraka. Sebagaimana firman Allah :

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.”[36]

Ada beberapa bentuk penipuan (kecurangan) yang dilarang keras dalam Al-Qur’an, di antaranya adalah sebagai berikut :

(1). Tat}fi>f (Curang dalam Timbangan / Takaran)

Al-Qur’an secara tegas tidak membenarkan dan membenci perilaku curang dalam takaran atau timbangan, dan mengancam pelakunya dengan siksa sebagaimana dalam firman Allah :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang [ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang],

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,

Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”[37]

“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”[38]

Kata wail dalam al-Qur’an disebutkan dengan berbagai bentuknya dan terulang sebanyak 40 kali. Kata ini mengambarkan kesedihan, kecelakaan, dan kenistaan. Dari penggunaan-penggunaannya dapat disimpulkan bahwa kata ini digunakan untuk menggambarkan kecelakaan atau kenistaan yang sedang dialami atau yang akan dilami.[39] Sedangkan kata الْمُطَفِّفُونَ sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Ra>zi> dalam bab sebelum ini, asal maknanya dari التطفيف yang artinya adalah mengurangi sedikit sesuatu yang ada dalam takaran atau timbangan dengan cara yang halus,[40] serta kajian dari para mufassir maka dapat ditarik titik simpul bahwa istilah التطفيف dalam Al-Qur’an dipergunakan khusus untuk praktek kecurangan dalam takaran atau timbangan, dimana praktek ini adalah merupakan perampasan terhadap hak orang lain dan diancam dengan kutukan atau laknat. Hal ini mendapat perhatian khusus dalam Islam karena berkaitan erat dan memiliki efek yang sangat vital dalam transaksi bisnis. Beberapa ulama bahkan memberi makna yang lebih luas terhadap kata التطفيفtersebut seperti Yusuf Musa yang pendapatnya diambil oleh Mustaq Ahmad mengatakan bahwa seorang pekerja yang tidak menunaikan tugas-tugasnya secara jujur dan efisien, maka orang itu dianggap sebagai orang yang curang, penipu, dan tidak amanah.[41]

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa perilaku pengurangan atau curang dalam takaran atau timbangan adalah termasuk jenis penipuan dengan sengaja mengurangi hak orang lain. Hal memang sangat potensial dalam kehidupan perekonomian manusia, sehingga Al-Qur’an mengancamnya dengan kata wail yang mengisyaratkan ancaman kecelakaan dan kenistaan bagi para pelakunya. Dalam dunia bisnis modern, media takaran (ukuran) dan timbangan sudah sedemikian rupa bentuk dan ragamnya, yang seiring pula dengan kecanggihan bentuk serta cara melakukan kecurangan di dalamnya. Masalah takaran atau timbangan tersebut, disamping keakuratannya yang lebih menjadi problem moral dalam bisnis sebenarnya adalah pada eksistensi kecurangan atau penipuan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana, baik demi tujuan keuntungan bisnis ataupun tujuan-tujuan lainnya.

(2). Khianat

Tidak dipungkiri atau diragukan lagi bahwa karakter khianat atau ketidakjujuran adalah bentuk perbuatan yang sangat jelek dan termasuk bentuk penipuan. Orang yang suka khianat dan tidak jujur akan selalu berusaha demi tujuan kesenangannya melakukan penipuan kepada orang lain, kapan dan dimanapun kesempatan atau peluang itu terbuka baginya. Oleh karena itulah Al-Qur’an melarang keras perbuatan khianat dan ketidakjujuran.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”[42]

“Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.[43]

“Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang Telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat.”[44]

Sangatlah jelas Islam melarang sifat khianat yang merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, mengingkari nikmat Allah, dan juga termasuk perbuatan yang bergelimang dengan dosa karena tidak memenuhi amanat sebagaimana mestinya. Karakter penipuan jenis ini sangat mungkin dilakukan antara seseorang dengan orang lain ataupun dengan sekumpulan orang atau bahkan sebaliknya, atau antara sekumpulan orang dengan sekumpulan yang lain. Juga sangat mungkin dilakukan dalam hubungan bisnis, sosial, politik, dan lain sebagainya.

(3). Dusta (Kebohongan)

Perbuatan lain yang serupa dengan khianat yang sangat dibenci oleh Islam adalah dusta atau kebohongan. Di antara perbuatan yang termasuk dalam kategori ini adalah tuntutan palsu, tuduhan tidak berdasar, dan saksi palsu. Perbuatan-perbuatan ini adalah termasuk penipuan yang sangat dikecam oleh Al-Qur’an, yang di antaranya adalah sebagai berikut :

“Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai.”[45]

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan Ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”[46]

“Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, Kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, Maka Sesungguhnya ia Telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.”[47]

Karakter-karakter ini adalah karekter orang-orang munafiq yang sangat dibenci oleh Islam. Dusta atau kebohongan sangat luas dan sangat mungkin dilakukan dimana dan kapanpun, serta dalam bidang apapun, bahkan oleh siapapun. Penipuan yang mempunyai kemungkinan sangat luas inilah yang sangat membahayakan dan bisa menjadi momok masyarakat. Dalam bidang bisnis, kebohongan seperti ini akan membawa dampak yang sangat merugikan masyarakat (konsumen). Bagi para produsen dan juga para pedagang juga sangat berbahaya karena dapat menghilangkan kepercayaan atas produk dan reabilitas para pedagang, yang mana itu sangat memainkan peran dalam usaha mengokohkan dan mengembangkan sebuah bisnis.

  1. c. Maysir (Unsur Judi)

Maysir pada mulanya tidak termasuk dalam praktek transaksi komersial. Maysir merupakan salah satu bentuk perjudian pra-Islam yang dimainkan dengan panah. Kemudian dalam konteks fiqh (terutama ulama sunni) mengembangkan pemaknaan berdasarkan pada makna literal yang sering dipersamakan dengan qima>r[48] atau mukha>t}ara yang bermakna spekulasi atau perjudian dan taruhan.[49] Oleh karena itu maka model bisnis yang dilakukan dengan sistem pertaruhan termasuk dalam kategori bentuk judi.[50]

Larangan maysir sebenarnya secara bertahap sebagaimana larangan dalam khomr. Semula disebutkan bahwa maysir itu lebih besar dosanya daripada manfaatnya (Q.S Al-Baqarah (2): 219), kemudian al-Qur’an secara tegas mengharamkannya sebagaimana dalam firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”[51]

Dengan demikian jelaslah bahwa perilaku judi dalam proses maupun pengembangan bisnis dilarang tegas oleh Islam, dan harus dihindari bahkan harus dijauhi karena termasuk perbuatan syetan. Syetan adalah makhluk penggoda manusia yang dapat dipahami sebagai simbol kejahatan yang tidak ada unsur kebaikannya sama sekali, bahkan akan selalu mendatangkan penderitaan yang abadi. Dan syetan itu adalah makhluk halus yang dapat menembus segala bidang kegiatan manusia.

  1. d. Ih}tika>r (Penimbunan)

Ih}tika>r berasal dari kata ih}takara yang maknanya secara etimologis  adalah istabadda yang berarti (menghalangi).[52] Sedangkan secara terminologis adalah membeli barang kebutuhan manusia baik berupa makanan ataupun lainnya agar barang tersebut langka, sehingga kemudian harga menjadi naik, dan akibatnya timbul kemadaratan pada manusia.[53] Ih}tika>r ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan penimbunan. Al-Qur’an secara tegas mengancam pelaku penimbunan dengan siksa yang pedih, sebagaimana ayat tersebut telah dibahas dalam bab sebelum ini :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”[54]

Pada ayat di atas, secara eksplisit dicontohkan menimbun harta yang berupa emas dan perak yang dalam masyarakat umum termasuk klasifikasi kebutuhan tersier, tetapi perbuatan ini pun sangat dibenci oleh Allah. Jika terhadap barang tersier saja sudah diancam dengan siksa yang pedih, maka apalagi terhadap barang yang menjadi komoditas pokok seperti sandang dan pangan. Penimbunan baik yang berbentuk uang tunai ataupun bentuk barang sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Mustaq Ahmad, penimbunan harta seperti emas, perak, dan yang lainnya disebut dengan istilah iktina>z, sedangkan penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari maka disebut ih}tika>r.[55]

Ayat di atas bermaksud untuk menjamin stabilitas ekonomi masyarakat dengan cara memperhatikan sikap perilaku para pelaku bisnis dalam menjalankan segala aktifitas bisnisnya. Al-Qur’an melarang penimbunan karena kalau direnungkan mendalam sebenarnya proses penimbunan bukan hanya mengkorupsi komoditas yang ditimbun, akan tetapi juga nilai kekayaan yang ditimbun, yaitu berarti menghalangi atau memberhentikan keuntungan dari barang tersebut untuk sampai pada orang lain. Penimbunan menghambat dan menghentikan sirkulasi, dan akan mengakibatkan tersendatnya distribusi kekayaan.

Dari sudut pandang hukum Islam, para ulama telah sepakat tentang haramnya penimbunan. Muhammad Salam Madkur berpendapat bahwa penimbunan sangat dilarang oleh Islam karena menyimpan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang banyak dalam kehidupannya dan karenanya mengakibatkan kesusahan bahkan kemudaratan.[56] Begitu juga Abu Yusuf mengatakan bahwa setiap perbuatan yang akan menimbulkan kesusahan pada orang banyak atau kepentingan umum, apabila ditimbun maka itulah ih}tika>r walaupun berupa emas dan pakaian.[57]

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, ih}tika>r dilarang karena akan menyebabkan tidak transparan dan keruhnya pasar serta menyulitkan pengendalian pasar. Menimbun, membekukan, atau menahan dan menjauhkan barang komoditi dari peredaran maka akan menimbulkan bahaya terhadap perekonomian dan moral. Sebaliknya bila suatu barang tidak ditimbun tentu akan ikut andil dalam usaha-usaha produktif yang akan memberikan kesempatan-kesempatan baru seperti menyelesaikan masalah kurangnya pangan, menambah pendapatan, mendorong peningkatan produksi, menstabilkan harga, hingga menciptakan lapangan kerja.[58] Perilaku penimbunan akan menimbulkan spekulasi-spekulasi yang berakibat pada kerugian pihak konsumen dan dapat menghancurkan stabilitas ekonomi umat.[59] Sudirman mengambil pendapat al-Misri yang mengatakan bahwa penimbunan akan menjurus kepada praktik monopoli.[60] Namun begitu yang tak kalah penting perlu diperhatikan adalah tidaklah setiap orang yang mengumpulkan atau membeli komoditi pasar dengan jumlah banyak pasti disebut dengan penimbunan, karena sebenarnya dilarangnya penimbunan adalah lantaran adanya efek negatif (madarat) terhadap orang banyak. Oleh karena itu sudah semestinya ada kategori tertentu yang dapat disebut dengan penimbunan, sebagaimana yang dikutip oleh Nur Kholis dari Kitab Mugni> al-Muh}ta>j bahwa penimbunan yang dalam kategori ihtikar yang diharamkan harus memenuhi bebarapa sebagai berikut:

(1).   Menimbun dengan niat untuk perdagangan, bukan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang wajib dinafkahinya.

(2).   Penimbun sengaja menuggu dan mendiamkan barang dagangan sampai harga naik, kemudian ia menjualnya dengan harga zalim (sangat tinggi) karena masyarakat sangat membutuhkan barang dagangan tersebut.

(3).   Penimbunan itu dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan barang yang ditimbun itu. Jika barang tersebut masih tersedia banyak pada para pedagang dan masyarakat tidak sangat membutuhkannya, maka tidaklah termasuk ihtikar selama tidak mendatangkan madarat kepada masyarakat.

(4).   Penimbunan itu dilakukan dengan jalan pembelian, bukan pemberian.

(5).   Jumhur Ulama mengkhususkan kategori ihtikar yang terlarang itu pada makanan pokok, baik makanan untuk manusia maupun untuk hewan pemeliharaan. Sementara menurut Malikiyah bahwa penimbunan terhadap semua barang yang mengakibatkan madarat kepada masyarakat adalah tergolong ihtikar yang dilarang.[61]

  1. e. Mengambil Hak Orang Lain Secara Batil

Memakan harta atau mengambil hak milik orang lain dengan cara yang batil adalah dilarang keras oleh Islam. Banyak sekali ayat Al-Qur’an yang melarang memakan harta atau mengambil hak milik orang lain dengan cara yang batil, yang sebagian ayat tersebut telah dibahas dalam bab sebelum ini :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu [mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”[62]

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah.”[63]

Para mufassir pada bab sebelum ini telah memberikan gambaran makna memakan harta orang lain dengan cara batil dengan banyak sekali makna. Menurut as-Sudiy adalah makan dengan cara riba, berjudi, merugikan orang, dan dhalim; sedangkan menurut Ibnu `Abba>s dan al-Hasan adalah memakan harta orang dengan tanpa mengganti. Ada lagi yang memaknainya dengan memakan harta dari hasil akad yang fasid, makan dari sesuatu yang tidak ada nilai dan manfaatnya seperti kera, babi, lalat, serangga penyengat, dan segala yang tidak bermanfaat, bahkan ada yang memberi makna dengan upah dari meratapi mayat atau menyanyi, dari harga mayat, khomar, dan babi; [64] meminta harta dari masyarakat dengan atas nama instansi atau agama tapi untuk kepentingan sendiri, suap-menyuap.

Secara sederhana dapatlah disimpulkan bahwa memakan atau mengambil hak orang lain secata batil adalah berbagai kegiatan (pekerjaan) yang tidak syar`iyyah, yang itu maknanya sangatlah luas yang apabila itu kita bawa ke masa modern ini maka itu mencakup berbagai hal seperti monopoli, oligopoli, suap, korupsi, kolusi, iklan menipu, menutupi cacat barang, dan praktik-praktik lain yang tidak menegakkan keadilan.

  1. A. Konsep Kebebasan

Kebebasan merupakan asas dasar dalam hukum Islam[65] dan merupakan asas dasar pula dalam hukum kontrak. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi yang diperjanjikan (obyek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari’ah Islam. Dengan kata lain syari’ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan, kesewenangan, dan ketidakadilan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. Asas ini pula menghindari semua bentuk paksaan, tekanan, dan penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur palsaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.[66] Kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak syari’ah tersebut didasarkan kepada firman Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”[67]

Para mufassir sebagaimana dalam pembahasan pada bab sebelum ini, telah menafsirkan maksud kata akad pada ayat di atas dengan bermacam-macam makna. Dan jika diperhatikan lebih mendalam, maka asas kebebasan berkontrak dapat diambil dari ayat di atas yakni dari kata “aqad-aqad” yang bahasa aslinya “al-`uqu>d“, yaitu bentuk jamak yang diberi kata sandang “al“. Dalam kaidah tafsir usul fikih, kata jamak yang diberi “al” menunjukkan keumuman, dan itu berarti berjanjian apapun yang dibuat mengikat untuk dipenuhi. Ini artinya orang boleh membuat bermacam-macam perjanjian, dan perjanjian-perjanjian itu wajib dipenuhi. Oleh karena itu maka kebebasan berkontrak dalam Islam meliputi kebebasan untuk membuat jenis apapun perjanjian baru yang belum ada namanya dalam nas}-nas} syari’ah, dan juga kebebasan klausul apa saja ke dalam akad sesuai dengan kepentingan pihak-pihak bersangkutan, asalkan tidak melanggar ajaran syariat Islam. Sebagaimana juga dikatakan oleh Asmuni bahwa kalau dicermati hukum-hukum yang ditetapkan para fuqaha yang terkait dengan `uqud musammat, memungkinkan membuka peluang untuk mengkombinasikan dua akad atau lebih dari akad-akad tersebut menjadi satu akad, menggabungkan karakteristik akad-akad yang ada sehingga melahirkan bentuk akad baru.[68]

Mazhab Hanbali dan Maliki adalah dua mazhab hukum Islam yang paling luas menganut asas kebebasan berkontrak. Bahkan dalam kedua mazhab ini kebebasan berkontrak tidak hanya diberlakukan dalam perjanjian-perjanjian di lapangan hukum harta kekayaan, tetapi juga mencakup perjanjian-perjanjian dalam lapangan hukum keluarga. Misalnya seorang calon isteri mensyaratkan dalam akad nikah suatu kalusul bahwa sang suami tidak akan memadunya. Sementara mazhab Hanafi dan Syafi`i meskipun tidak pernah menentang asas kebebasan berkontrak tetapi juga tidak menjadikannya sebagai doktrin pokok.[69]

Dengan demikian maka dapat dirumuskan asas kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak syari’ah, yaitu suatu asas hukum yang menyatakan bahwa orang boleh membuat perjanjian apapun dan memasukkan klausul apapun ke dalam perjanjian tersebut dengan batas-batas tidak melanggar ajaran syari’ah. Dan Al-Qur’an telah menyebutkan beberapa jenis akad, antara lain tentang akad al-qard dalam surah al-Baqarah (2): 245, akad al-qard, as-salam, dan ar-rahn dalam surah al-Baqarah (2): 282-283, akad jual-beli dalam surah an-Nisa’ (4):29, akad al-Kafa>lah dalam surah Yu>suf (12):72, akad al-waka>lah dalam surah al-Kahfi (18):19, akad al-Ija>rah dalam surah Al-Qas}as} (28):27 dan surah At}-T{ala>q (65) ayat 6, dan akad asy-syirkah dalam surah Sa>d (38): 24. Allah juga menagaskan bahwa jenis usaha manusia itu sungguh bermacam-macam : “Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda” (Q.S. 92:4). Para Mufassir banyak memberi arti kata usaha dalam ayat tersebut, yang di antara makna-makananya adalah perbuatan dan akhlak manusia, usahanya untuk mencari dunianya, usahanya untuk mencari kesenangan dirinya dan mengikuti hawa nafsunya, ada yang mencari kemewahan, ada yang usahanya untuk memperbaiki taqwanya, ada yang untuk menjernihkan zikirnya, dan ada juga yang berdakwah mengajak kepada Allah.[70]

  1. B. Konsep Persetujuan (Kerelaan)

Kebebasan dalam berbisnis membutuhkan persetujuan bersama, kebersamaan, dan kesepakatan dari semua pihak yang melakukan kontrak (perjanjian). Persetujuan yang komplit antara pihak-pihak yang berkepentingan dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya legalitas dari semua transaksi. Ajaran al-Qur’an tentang hal ini sangat jelas dalam firman Allah :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”[71]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap kontrak harus dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak. Jika dalam setiap tidak memenuhi asas ini maka itu sama dengan memakan hak orang lain dengan cara batil. Mustaq Ahmad mengatakan bahwa transaksi bisnis tidak bisa dikatakan telah  mencapai sebuah bentuk bisnis yang saling rela antara pelakunya jika di dalamnya masih ada tekanan, penipuan, atau mis-statemen yang digunakan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi.[72] Jika hal ini terjadi, maka dapat menjadikan batalnya transaksi tersebut, karena unsur sukarela ini menunjukan keikhlasan dan itikat baik dari para pihak.[73]

Dalam memahami ayat di atas, Mustaq Ahmad mengambil pendapat Muhajir yang mengatakan bahwa para pelaku transaksi diharuskan memenuhi dua syarat kesepakatan agar semua transaksi menjadi valid. Pertama, adanya kesepakatan bersama. Kedua, jangan sampai keuntungan yang diperoleh salah satu pihak merupakan kerugian yang diderita oleh pihak yang lain.[74] Satu kesepakatan yang benar merupakan sebuah tuntutan dan prasyarat dalam setiap transaksi. Termasuk manifestasi dari asas ini adalah adanya tuntutan bahwa barang yang akan diperjual-belikan hendaknya dinegosiasikan dan ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama. Tidak ada satu otoritas manapun yang berhak memaksakan gaji (upah) tertentu secara fix (tetap), juga tidak ada otoritas tertentu untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas. Pihak-pihak yang melakukan kontrak hendaknya melakukan penetapan gaji yang adil atas dasar hukum supply and demand jika mereka diberi kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yanpa ada pemaksaan dan penekanan.[75]

  1. C. Konsep Persamaan dan Kesetaraan

Manusia sebagai khalifah atau pengemban amanat Allah di muka bumi ini adalah berlaku secara umum untuk semua manusia, dan tidak ada hak istimewa untuk seseorang. Akan tetapi tidak berarti semua manusia harus selalu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalani model kehidupan di alam semesta ini. Manusia memang memiliki kesamaan dan keseimbangan dalam kesempatan untuk memperoleh kenyamanan dalam kehidupannya, akan tetapi kenyamanan hidup atau hak yang dapat dimilikinya sesuai dengan kemampuan dan usaha-usaha masing-masing individu. Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kapabilitas, ketrampilan, intelektualitas, dan talenta yang berbeda-beda. Kesamaan dan keseimbangan atau kesetaraan yang dimiliki manusia itu termasuk juga dalam hal hukum. Allah akan akan menilai manusia secara hukum yang sama adilnya dengan tanpa membeda-bedakan. Dan manusia diberi hak sama dan seimbang untuk menjalankan hukum sesuai kemampuannya dan akan menaggung resiko atas segala pelanggaran hukum yang dilakukannya. Begitu juga dalam hukum kontrak (perjanjian), manusia (para pihak) mempunyai kedudukan yang sama atau setara, sehingga dalam menentukan bentuk dan klausula suatu perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Hal ini didasarkan pada firman Allah :

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”[76]

Dalam ayat tersebut digambarkan bahwa yang membedakan kedudukan seseorang di hadapan Allah adalah ketaqwaannya. Menurut Gemala Dewi, bahwa dalam melakukan perikatan para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan ini.[77] Tidak boleh adanya suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut, sehingga keadilanlah yang akan ada dalam setiap perjanjian yang berdasarkan ajaran Islam.


[1] Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, Referensi Ekonomi Syari’ah Ayat-Ayat Al-Qur’an yang Berdimensi Ekonomi, Cet. 1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 4.

[2] Ibid., hal. 7.

[3] Q.S. 5: 1.

[4] Q.S. 5: 90.

[5] Q.S. 6: 145. Ayat-ayat tentang halal dan haram yang lebih lengkap adalah sebagai berikut : Q.S. 2:219, 4:43, 5:90, 5:91, 16:67 (tentang minuman yang haram), Q.S. 2:57, 2:168, 2:172, 5:1, 5:4, 5:5, 5:88, 6:141, 6:142, 6:143, 6:144, 6:145, 7:157, 7:160, 16:72, 16:114, 17:70, 22:30, 23:51 (semua yang baik asalnya halal), Q.S. 2:173, 5:3, 6:145, 7:133, 16:115 (haramnya darah), Q.S. 2:173, 2:219, 7:157 (haramnya segala yang kotor), Q.S. 2:173, 5:3, 6:145, 16:115 (haramnya bangkai), Q.S. 2:173, 5:3, 6:145, 16:115 (haramnya daging babi).

[6] Q.S. 57:25.

[7] Q.S. 4: 58.

[8] Q.S. 16:90. Lebih lengkap ayat-ayat yang menegaskan tentang keadilan adalah sebagai berikut: 3:18, 4:3, 4:58, 5:8, 5:42, 6:152, 7:29, 16:76, 16:90, 16:118, 49:9, 57:25

[9] Yusuf Qardawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aunur Rofiq Sholeh Tamhid, Cet. 1 (Jakarta: Robbani Press, 1997), hal. 396.

[10] R. Lukman Fauroni, Etika Bisnis dalam Al-Qur`an, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hal. 148-149.

[11] Q.S. 5:1. Ayat-ayat lain tentang hal ini di antaranya adalah Q.S. 4:58, 17: 34-35, 2:40 dan 177, 9:4, 70:32, 3:76-77, 6:152, 13:20, 91:54, dan 48:10.

[12] Q.S. 17:34.

[13] Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 99-100

[14] Q.S. 26:181-183.

[15] Q.S. 11:85. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk memenuhi timbangan tersebut secara lebih lengkap adalah sebagai berikut : Q.S. : 6:152, 7:85, 11:85, 12:59, 12:88, 17:35, 26:181, 26:182, 26:183, 55:9

[16] Q.S. 65:6

[17] Q.S. 46:19.

[18] Q.S. 3:195. Ayat yang lain tentang hal ini adalah Q.S. 26:183, 53:39-41.

[19] Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islami, Cet. 4 (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 208.

[20] Q.S. 4:6.

[21] Q.S. 23:8. dan Q.S. 70:32. Ayat-ayat yang lebih lengkap menegaskan tentang hal ini adalah sebagai berikut : Q.S.2:283, 3:75, 4:2, 4:58, 8:27, 23:8, 70:32

[22] Q.S. 2:282-283

[23] Ibra>hi>m Ani>s dkk., al-Mu`jam al-Wasi>t}, (Kairo: tnp, tt), I: 326.

[24] Abu> A`la al-Maudu>di>, Ar-Riba, (Jeddah: Ad-Da>r As-Su`u>diyyah, 1987), hal. 94.

[25] Karnaen A. Perwitaatmadja dan Muhammad Syafi`i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Cet. 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992),

[26] Q.S. 2:278-279 Ayat-ayat tentang larangan riba secara lebih lengkap sesuai dengan tahap-tahap pengharamannya adalah sebagai berikut : Q.S. 30:39, 4:161, 3:130, 2:275-279.

[27] As-Sayyid Sa>biq, Fiqh., III: 123.

[28] Ahmad Sukarja dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ. (ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Fitdaus, 1997), hal. 39-40.

[29] Mustaq Ahmad, Etika., hal. 132.

[30] Yusuf Al-Qardawi, Bunga Bank Haram, Cet. 2 (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2001), hal 132.

[31] Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Rusyd, Bida>yah., hal. 128.

[32] As-Sayyid Sa>biq, Fiqh., hal. 125.

[33] Karnaen A. Perwitaatmadja dan Muhammad Syafi`i Antonio, Apa., hal. 9. Secara lebih rinci lagi riba dapat dibagi menjadi empat. Pertama, Riba Qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap orang yang berhutang (muqtarid). Kedua, Riba Jahiliyah yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Ketiga, Riba Fadl yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar / takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Keempat, Riba Nasi’ah yaitu  penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya.

[34] Muh Zuhri, Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan, Sebuah Tilikan Antisipasif, (Jakarta: Rajawali Press dan IAIN Walisongo Press, 1997), hal. 39.

[35] Mustaq Ahmad, Etika., hal. 132.

[36] Q.S. 4: 145.

[37] Q.S. 83: 1-3.

[38] Q.S. 55: 8-9.

[39] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Qur’an al-Karim, Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1997), hal. 772.

[40] Abu> `Abdilla>h Muh}ammad ibn  ^Amr ibn al-H{asan ibn al-H{usain at-Taimi> ar-Ra>zi>, Mafa>tih., XVI: 400.

[41] Mustaq Ahmad, Etika., hal. 137.

[42] Q.S. 8: 27.

[43] Q.S. 4: 107.

[44] Q.S. 22: 38. Ayat-ayat tentang larangan khianat lebih lengkap adalah sebagai berikut : 3:75, 4:107, 5:13, 8:27, 8:58, 8:71, 12:52, 22:38, 66:10.

[45] Q.S. 51:10-11.

[46] Q.S. 16:116.

[47] Q.S. 4: 112. Adapun ayat-ayat tentang larangan dusta adalah sebagai berikut; bahwa dusta itu tercela: 4:50, 5:41, 6:93, 7:37, 16:105, 29:68; balasan bagi para pendusta: 4:50, 6:93, 6:150, 7:36, 7:37, 7:38, 9:77, 16:62, 29:68; dan perintah menjauhi prasangka buruk: 49:6, 49:12.

[48] Ibra>him Ani>s at al., Al-Mu`jam al-Wasi>t}, (Kairo : tnp., tt.), II:1064.

[49] Ahmad Hidayat Buang, Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2000), hal. 38.

[50] Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, terj. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 200.

[51] Q.S. 5: 90.

[52] Ibra>him Ani>s at al., Al-Mu`jam., I:189.

[53] `Abd al-H{aq H{umaisy dan H{usen Syawa>t}, Fiqh al-`Uqu>d al-Ma>liyyah, (`Amman/Jordan: Da>r al-Baya>riq, 2001), hal. 77.

[54] Q.S. 9: 34.

[55] Mustaq Ahmad, Etika., hal. 145.

[56] Abdul Sami` al-Misri, Perniagaan dalam Islam, diterjemahkan oleh Ahmad Haji Hasbullah, (Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993), hal. 50-51.

[57] Ibid., hal. 51.

[58] Ahmad Muhammad al-Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Imam Saefuddin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 101.

[59] Sudirman M dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ. (ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Fitdaus, 1997), hal. 92-93.

[60] Ahmad Muhammad al-Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem., hal. 53-54.

[61] Nur Kholis, “Transaksi., hal. 57

[62] Q.S. 4: 29.

[63] Q.S. 9: 34.

[64] Ah}mad ibn `Ali Abu Bakr ar-Ra>zi> al-Jas}s}a>s} al-H{anafi>, Ah}ka>m., IV: 344-345.

[65] Lihat Q.S. 2: 256 “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);”

[66] Fathurrahman Djamil, “Hukum., hal. 249.

[67] Q.S. 5: 1.

[68] Asmuni, “Akad., hal. 16.

[69] Syamsul Anwar, “Hukum Perjanjian Syari’ah: Suatu Gambaran Umum”, makalah disampaikan dalam rangka Stadium General pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 2006 di Kampus Terpadu UMY, Bantul, Yogyakarta.

[70] Lihat kembali halaman : 91-92.

[71] Q.S. 4: 29.

[72] Mustaq Ahmad, Etika., hal. 96.

[73] Gemala Dewi dkk., Hukum., hal. 37.

[74] Mustaq Ahmad, Etika., hal. 96.

[75] Ibid., hal. 97.

[76] Q.S. 49: 13.

[77] Gemala Dewi, Hukum., hal. 33.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s